Bersatu Padu Rebut Demokrasi
Demokrasi Menurut Para Ahli
Plato pernah menyampaikan gagasan mengenai demokrasi. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, memiliki pandangan skeptis terhadap demokrasi. Menurutnya, demokrasi cenderung mengarah pada anarki dan penuh dengan kerusuhan politik. Dia percaya bahwa demokrasi bisa diambil alih oleh pemimpin populis yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab.
Selain Plato Aristoteles juga pernah berargumen tentang demokrasi. Aristoteles, seorang filsuf Yunani lainnya, menganggap demokrasi sebagai salah satu bentuk yang baik dari pemerintahan, tetapi dia juga mengakui risikonya. Baginya, demokrasi yang stabil harus didasarkan pada hukum dan dilengkapi dengan mekanisme pengimbang kekuasaan yang mencegah penyalahgunaan oleh mayoritas.
John Locke, seorang filsuf politik Inggris, memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang diinginkan. Baginya, pemerintah yang sah diperoleh melalui kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi mereka.
Rousseau, seorang filsuf Prancis, menyuarakan konsep demokrasi langsung. Dia berpendapat bahwa kedaulatan mutlak harus berada di tangan rakyat secara kolektif. Menurutnya, setiap warga negara harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara langsung, bukan melalui perwakilan.
Schumpeter, seorang ekonom dan sosiolog Austria, memperkenalkan konsep demokrasi elit. Menurutnya, dalam masyarakat modern, demokrasi bukanlah partisipasi langsung semua warga negara, tetapi kompetisi antara kelompok-kelompok elit yang bersaing untuk memenangkan pemilihan.
Dahl, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat, memandang demokrasi sebagai sistem politik di mana keputusan politik dibuat melalui persaingan terbuka dan inklusif di antara semua warga negara yang memenuhi syarat. Baginya, demokrasi yang baik harus melibatkan partisipasi politik yang luas, kebebasan berbicara, hak untuk berserikat, serta perlindungan hak minoritas.
Demokrasi mengakui kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya.
Demokrasi melibatkan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilihan harus dilakukan secara teratur dan transparan.
Demokrasi mendasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, dan keadilan hukum.
Demokrasi memungkinkan adanya keberagaman pandangan politik dan ideologi. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, berdebat, dan berpartisipasi dalam proses politik. Partai politik dan kelompok kepentingan berperan dalam kontes politik.
Prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah ciri penting dalam demokrasi. Tujuan pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan kekuasaan.
Pemerintah yang demokratis bertanggung jawab kepada rakyatnya. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat merupakan prinsip penting dalam demokrasi.
Demokrasi melindungi hak-hak minoritas dari penindasan oleh mayoritas. Hak-hak minoritas harus diakui dan dihormati, termasuk hak-hak kelompok etnis, agama, dan budaya.
Demokrasi didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku secara merata bagi semua warga negara. Hukum harus adil, jelas, dan diterapkan secara independen oleh sistem peradilan yang bebas.
Demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan politik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum.
Demokrasi bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, dan keadilan hukum.
Demokrasi berupaya menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi juga mendorong pengurangan kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan seimbang satu sama lain.
Demokrasi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam demokrasi, kebijakan ekonomi dan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demokrasi mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka, dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik diperlukan.
Demokrasi memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan menghindari konflik yang bersifat kekerasan atau otoriter. Dengan partisipasi politik yang luas dan pengakuan hak-hak minoritas, demokrasi dapat memperkuat stabilitas politik dan perdamaian dalam masyarakat.
Demokrasi berusaha memupuk dan memperkuat nilai-nilai demokratis seperti toleransi, dialog, penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, dan penghargaan terhadap pluralisme.
Contoh Sikap Demokrasi
Sikap demokratis mencakup menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk kebebasan berbicara, beragama, berserikat, dan mengemukakan pendapat.
Demokrasi mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, dan latar belakang. Menghargai keberagaman dan menghindari diskriminasi adalah bagian integral dari sikap demokratis.
Sikap demokratis melibatkan partisipasi aktif dalam proses politik. Ini meliputi pemilihan umum, diskusi dan debat, serta upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui kelompok advokasi atau gerakan sosial.
Dalam demokrasi, sikap demokratis adalah menerima keputusan mayoritas dalam pengambilan keputusan politik. Ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip dasar bahwa suara mayoritas harus dihormati.
Sikap demokratis mencakup menghargai kebebasan pers dan akses terhadap informasi yang berkualitas. Ini melibatkan mengakui pentingnya pers independen dalam menyediakan informasi yang objektif dan beragam kepada publik.
Sikap demokratis melibatkan kemampuan untuk berdialog, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencari kompromi yang memenuhi kepentingan berbagai pihak. Ini membantu membangun kesepakatan dan memperkuat proses demokrasi.
Sikap demokratis mencakup menghormati pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mencerminkan prinsip penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Sikap demokratis melibatkan penghormatan terhadap aturan hukum dan sistem peradilan yang adil. Ini termasuk menerima keputusan pengadilan, mematuhi hukum, dan menentang perilaku yang melanggar hukum.
Hanya terisolasiMengecualikan Terisolasi
Melde dich an, um fortzufahren.
Jenis-Jenis Demokrasi
Dalam demokrasi representatif, warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Para wakil ini duduk di lembaga-lembaga pemerintahan seperti parlemen atau kongres, di mana mereka membuat keputusan atas nama rakyat. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil ini.
Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara langsung memberikan suara atau mempengaruhi keputusan politik melalui referendum atau inisiatif rakyat. Demokrasi langsung biasanya berlaku dalam skala yang lebih kecil, seperti dalam pemilihan lokal atau pengambilan keputusan komunitas.
Demokrasi parlementer melibatkan pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang kemudian memilih kepala pemerintahan, seperti perdana menteri atau presiden. Kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Demokrasi parlementer umumnya memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
Demokrasi konsensus berupaya mencapai kesepakatan melalui dialog, negosiasi, dan konsensus di antara berbagai kelompok atau partai politik. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang luas dan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk minoritas.
Demokrasi deliberatif menekankan pada diskusi dan pemikiran yang mendalam dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara aktif terlibat dalam dialog dan debat mengenai masalah publik, dengan harapan mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencapai kesepakatan rasional.
Demokrasi elektronik, atau e-demokrasi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemungutan suara elektronik, konsultasi online, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi online lainnya.
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan arah negara melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya.
Prinsip demokrasi mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar. Ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, hak atas keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi.
Prinsip ini mencakup penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur, bebas dari intimidasi atau kecurangan, dengan partisipasi yang luas, dan akses yang adil bagi semua warga negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting untuk memilih wakil-wakil rakyat dan mengubah pemerintahan.
Prinsip pemisahan kekuasaan melibatkan pembagian kekuasaan politik antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utamanya adalah mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu kelompok atau individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan.
Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan transparansi, mengambil keputusan yang baik dan berdasarkan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan kebijakannya.
Demokrasi mendorong partisipasi politik yang aktif dari seluruh warga negara. Rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan kepentingan mereka, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan menjadi bagian dari kehidupan politik.
Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak minoritas dan memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka dihormati. Minoritas harus memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
Prinsip demokrasi menekankan pentingnya peraturan hukum yang adil dan setara bagi semua warga negara. Hukum harus berlaku tanpa diskriminasi, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat.
Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Buruh Tani - Marjinal:
Intro Am Am Dm Am Dm Am E Am Am Am Dm Am Dm Am E Am Amburuh tani mahasiswa Amrakyat miskin kotaDm Ambersatu padu rebut demokrasiDm Amgegap gempita dalam satu suara E Amdemi tugas suci yang mulia Am Amhari hari esok adalah milik kitaDm Amterciptanya masyarakat sejahteraDm Amterciptanya tatanan masyarakat E AmIndonesia baru tanpa orba Chorus G Ammarilah kawan mari kita kabarkan G Amdi tangan kita tergenggam arah bangsa G Ammarilah kawan mari kita nyanyikan G E (Am)sebuah lagu tentang pembebasan Int. Am Am Dm Am Dm Am E Am Am Am Dm Am Dm Am E Am Am Am Dm Am Dm Am E Am Am Amdi bawah topi jerami ini Dm Amku telusuri garis jalan ini Dm Amberjuta kali turun aksi E Ambagiku satu langkah pasti Am Amdi bawah kuasa tirani Dm Amku telusuri garis revolusi Dm Amberjuta kali lawan tirani G Ambagiku satu langkah pasti G Ammarilah kawan mari kita kabarkan G Amdi tangan kita tergenggam arah bangsa G Ammarilah kawan mari kita nyanyikan G E (Am)sebuah lagu tentang pembebasan Int. Am Am Dm Am Dm Am E Am Am Am Dm Am Dm Am E Am Amburuh tani mahasiswa Amrakyat miskin kotaDm Ambersatu padu rebut demokrasiDm Amgegap gempita dalam satu suara E Amdemi tugas suci yang mulia Am Amhari hari esok adalah milik kitaDm Amterciptanya masyarakat sejahteraDm Amterciptanya tatanan masyarakat E AmIndonesia baru tanpa orba Chorus G Ammarilah kawan mari kita kabarkan G Amdi tangan kita tergenggam arah bangsa G Ammarilah kawan mari kita nyanyikan G E (Am)sebuah lagu tentang pembebasan Outro Am Am Dm Am Dm Am E Am Am
TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Buruh Tani - Marjinal yang dimainkan dari kunci Am.
Buruh Tani - Marjinal
[Intro] Dm Am Gm Am G Am
[Verse 1]AmBuruh tani mahasiswa rakyat miskin kotaDm AmBersatu padu rebut demokrasiDm AmGegap gempita dalam satu suaraG AmDemi tugas suci yang mulia
AmHari-hari esok adalah milik kitaDm AmTerciptanya masyarakat sejahteraDm AmTerbentuknya tatanan masyarakatG AmIndonesia baru tanpa orba
[Chorus]G AmMarilah kawan mari kita kabarkanG AmDi tangan kita tergenggam arah bangsaG AmMarilah kawan mari kita nyanyikanG AmSebuah lagu tentang pembebasan
AmDi bawah kuasa tiraniDm AmKususuri garis jalan iniDm AmBerjuta kali turun aksiG AmBagiku satu langkah pastiAmBerjuta kali turun aksiDm AmBagiku satu langkah pastiDm Am G AmBagiku satu langkah pasti
AmBuruh tani mahasiswa rakyat miskin kotaDm AmBersatu padu rebut demokrasiDm AmGegap gempita dalam satu suaraG AmDemi tugas suci yang mulia
AmHari-hari esok adalah milik kitaDm AmTerciptanya masyarakat sejahteraDm AmTerbentuknya tatanan masyarakatG AmIndonesia baru tanpa obat
[Bridge]AmMarilah kawan mari kita kabarkanDm AmDi tangan kita tergenggam arah bangsaDm AmMarilah kawan mari kita nyanyikanG AmSebuah lagu tentang pembebasan
AmDi bawah kuasa tiraniDm AmKususuri garis jalan iniDm AmBerjuta kali turun aksiG AmBagiku satu langkah pastiAmBerjuta kali turun aksiDm AmBagiku satu langkah pastiDm Am G AmBagiku satu langkah pasti
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Sampai Akhir Hidupku - JPCC Worship, Kunci Mudah Dimainkan dari C
Baca juga: Chord Gitar Lagu Anyone dari Justin Bieber, Beserta Lirik Lagunya
Baca juga: Chord Gitar Kemesraan - Iwan Fals, Kunci Mudah Dimainkan dari C
Tidak ada pertaruhan hidup-mati di meja judi, semua soal persentase dan logika. Begitulah kalimat singkat dari penulis Indonesia bernama Darwis atau Tere Liye. Kalimat tersebut seakan menjadi pengingat bahwa dalam bentuk perjudian apapun haruslah mengedepankan logika, bukan malah mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan kemenangan semu.
Saat ini bangsa Indonesia menghadapi masalah besar terkait karakter bangsa, yakni maraknya perjudian. Jika dahulu judi dilakukan secara face to face (tatap muka), kini dengan kemajuan teknologi praktik perjudian bisa dilakukan secara daring. Melalui sebuah smartphone tidak sulit bagi kita untuk mencari situs-situs penyedia judi online. Akibatnya, berdasarkan laporan DroneEmprit, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 3,2 juta orang. Para pemain ini berasal dari berbagai latar belakang, semisal politikus, anggota legislatif, pengusaha, wartawan, dokter, mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Bahkan menurut PPATK total transaksi judi online di Indonesia pada kuartal 1-2024 diperkirakan mencapai Rp 400 triliun dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 27 triliun per tahun. Angka ini hampir setara dengan 20% APBN.
Merespons kondisi tersebut, Presiden Jokowi telah membuat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024. Tim khusus ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, dengan anggota dari berbagai instansi dan lembaga seperti Kemenko PMK, Kominfo, PPATK, hingga OJK. Misinya adalah mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.
Ibarat sebuah lingkaran setan, mengatasi fenomena judi online bukanlah perkara mudah. Sejak 2018 hingga 2023, Kominfo telah memblokir lebih dari 500.000 konten perjudian online. Namun, jumlah situs dan aplikasi judi online yang beredar masih sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai jutaan situs. Kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan para bandar terus memperbaharui keberadaan situs judi hingga lintas negara.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan badai PHK yang terus terjadi, masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara di sisi lain, para selebgram dan tokoh publik justru terus memamerkan kemewahan lewat media sosial. Hal ini mendorong masyarakat menjadi reaktif dalam mencari penghasilan. Mereka tidak lagi berpikir panjang akan konsekuensi atas pilihannya. Maka, muncul sebuah anekdot "mencari uang haram saja sulit apalagi mencari uang halal."
Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bandar judi untuk merayu masyarakat dengan promosi yang menggiurkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Stanford Wong dan Susan Spector dalam buku Gambling Like a Pro (1996) bahwa pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Mereka akan terus terbuai dengan sensasi yang disuguhkan, meski pada akhirnya mereka selalu mengalami kekalahan.
Bahaya yang muncul kemudian ialah banyak masyarakat terlilit utang karena seluruh harta benda ludes di meja taruhan. Bahkan tak jarang berujung pada kasus kriminalitas. Seperti di Mojokerto, Jawa Timur, seorang polwan berinisial FN tega membakar suaminya bernama Briptu RDW karena menghabiskan tabungan untuk judi online. Adapula pria berinisial AA (33) yang bekerja di Intake Bendungan, Ibu Kota Negara (IKN), melakukan bunuh diri setelah kehabisan uang akibat judi online. Tentu masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi akibat judi online.
Selain faktor sosial-ekonomi, aturan hukum yang ada menjadi tantangan berikutnya dalam memberantas perjudian. Di Indonesia, perjudian telah dilarang dalam Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, Pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 10 juta bagi para pemain judi.
Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE ini seringkali memunculkan berbagai penafsiran. Sanksi pada KUHP terlihat lebih ringan daripada UU ITE, padahal sama-sama membahas tindakan perjudian. Selain itu, ada ketidakpastian hukum dalam substansi pengaturan perjudian dalam KUHP, yaitu ada frasa "tanpa mendapat izin" (Pasal 303 Ayat 1). Frasa ini seakan memberi tafsir tindakan perjudian yang telah mendapatkan izin diperbolehkan dalam hukum.
Maka tidak salah jika ada anggapan hukum berlaku tajam ke bawah tumpul ke atas. Sebab dalam praktiknya, dari sekian banyaknya kasus perjudian hanya mampu menangkap pelaku dari masyarakat kelas bawah. Jarang sekali kita temukan berita kepolisian berhasil menangkap bandar judi kelas kakap. Dengan modal yang mereka miliki, tidak menutup kemungkinan para bandar judi itu mampu mengakali atau bahkan menyogok aparat hukum agar bisnis perjudiannya tetap berjalan.
Dengan demikian, upaya memberantas perjudian di Indonesia tidaklah cukup hanya mengandalkan pemerintah. Apalagi hanya berharap kepada Kominfo yang memiliki banyak keterbatasan. Pada konteks ini perlu adanya sinergitas berbasis konsep triple helix meliputi unsur pemerintah, kaum akademisi, serta masyarakat.
Sebagai pembuat keputusan (decision making), pemerintah memiliki peran political power. Hal ini bisa dimaksimalkan dengan mereformulasi kembali segala aturan hukum yang berkaitan dengan perjudian. Tujuannya adalah supaya produk hukum yang ada bisa lebih efektif dan relevan dengan kondisi saat ini.
Selain pemerintah, keterlibatan kaum akademisi, tokoh publik hingga pemuka agama juga sangatlah diperlukan. Mereka bisa berperan sebagai knowledge power dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya judi online. Tentunya upaya ini harus sinergis dengan strategi pemerintah. Tak ada waktu lagi untuk menjadikan perbedaan politik sebagai alasan, sebab menyelamatkan masa depan Indonesia adalah hal yang harus kita prioritaskan bersama.
Sementara itu, dalam rangka konsolidasi demokrasi substansial mesti berangkat dari gerakan kritis masyarakat sipil. Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan politik, diskusi kebijakan, dan pengorganisasian kepada masyarakat. Semakin rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, semakin adab juga kebijakan politik yang dihasilkan.
Dadan Rizwan Fauzi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI
buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
bersatu padu rebut demokrasi
gegap gempita dalam satu suara
demi tugas suci yang mulia..
hari hari esok adalah milik kita
terciptanya masyarakat sejahtera
terbentuknya tatanan masyarakat
indonesia baru tanpa orba
marilah kawan mari kita kabarkan
di tangan kita tergenggam arah bangsa
marilah kawan mari kita nyanyikan
sebuah lagu tentang pembebasan
di bawah kuasa tirani
kususuri garis jalan ini
berjuta kali turun aksi
bagiku satu langkah pasti..
buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
bersatu padu rebut demokrasi
gegap gempita dalam satu suara
demi tugas suci yang mulia..
hari hari esok adalah milik kita
terciptanya masyarakat sejahtera
terbentuknya tatanan masyarakat
indonesia baru tanpa orba
marilah kawan mari kita kabarkan
di tangan kita tergenggam arah bangsa
marilah kawan mari kita nyanyikan
sebuah lagu tentang pembebasan
di bawah kuasa tirani
kususuri garis jalan ini
berjuta kali turun aksi
bagiku satu langkah pasti..
berjuta kali turun aksi
bagiku satu langkah pasti..
bagiku satu langkah pasti..
Lagu Buruh Tani diciptakan oleh Safi’i Kemamang dan dipopulerkan kembali oleh band punk Marjinal.
Sementara itu, lagu Buruh Tani - Marjinal telah menjadi semacam “lagu wajib” dalam kegiatan aksi demonstrasi rakyat Indonesia, terutama para mahasiswa.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana “demos” berarti “rakyat” dan “kratos” berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas.
